WAKAF TUNAI, SEBAGAI SALAH SATU INSTRUMEN PASAR MODAL SOSIAL


I. PENDAHULUAN

Sepanjang sejarah Islam, wakaf wakaf “>telah memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan social, ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam. Selain itu, keberadaan wakaf juga telah banyak memfasilitasi para sarjana dan mahasiswa dengan berbagai sarana dan prasarana yang memadai untuk mela­ku­kan riset dan pendidikan, sehingga dapat mengurangi keter­gantungan dana pada pemerintah. Kenyataan menunjukkan, institusi wakaf telah menjalankan sebagian dari tugas-tugas peme­rin­tah. Berbagai bukti mudah kita temukan bahwa sumber-sumber wakaf tidak saja digunakan untuk membangun perpustakaan, ruang-ruang belajar, tetapi juga untuk membangun perumahan siswa (boarding), riset, photo copy, pusat seni, usaha-usaha produktif dan lain-lain.

Keberadaan wakaf juga terbukti telah banyak membantu bagi pengembangan ilmu-ilmu medis melalui penyediaan fasilitas-fasilitas publik di bidang kesehatan dan pendidikan. Penghasilan wakaf bukan hanya digunakan untuk mengembangkan obat-obatan dan menjaga kesehatan manusia, tetapi juga obata-obatan untuk hewan. Mahasiswa bisa mempelajari obat-obatan serta pengguna­annya dengan mengunjungi rumah sakit-rumah “>sakit-rumah sakit yang dibangun dari dana berasal “>hasil pengelolaan asset wakaf. Bahkan pendi­dikan medis kini tidak hanya diberikan oleh masjid-masjid dan universitas-universitas seperti Al-Azhar Kairo (Mesir) yang dibiayai dana hasil pengelolaan asset wakaf. Bahkan pada abad ke-4 Hijriyah, rumah sakit anak yang didirikan di Istambul (Turki) dananya berasal hasil pengelolaan asset wakaf. Di Spannyol, fasili­tas rumah sakit yang melayani baik muslim meupun non muslim, juga berasal hasil pengelolaan asset wakaf. Dan pada periode Abbasyiah, dana hasil pengelolaan asset wakaf juga digunakan untuk membantu pembangunan Pusat Seni dan telah sangat berperan bagi perkembangan arsitektur Islam terutama arsitektur dalam pembangunan masjid, sekolah, dan rumah sakit.

Turki mempunyai sejarah terpanjang dalam pengelolaan wakaf, mencapai keberhasilannya di jaman Utsmaniyah dimana harta wakaf pada tahun 1925 diperkirakan mencapai ¾ dari luas tanah produktif. Pusat Administrasi Wakaf dibangun kembali setelah penggusurannya pada tahun 1924. Sekarang, Waqf Bank & Finance Corporation telah didirikan untuk memobilisasi sumber-sumber wakaf dan untuk membiayai berbagai macam proyek joint venture. Pada pertengahan abad ke-19, sekitar ½ dari luas tanah produktif di Aljazair disumbangkan sebagai wakaf. Demikian di Tunisia pada tahun 1883, Wakaf Tanah di sana mencapai jumlah 1/3, di Turki (1928) mencapai ¾, di Mesir (1935) mencapai 1/7, Iran (1930) mencapai 15%.

II. PEMBAHASAN

A. Pengertian

Wakaf secara etimologi berasal dari bahasa Arab الوقف  bentuk masdar dari وقف- يقف-وقفا Kata al-waqf semakna dengan al-habs bentuk masdar dari حبس – يحبس – حبسا artinya menahan (Sayyid Sabiq, h. 515). Dalam bahasa Arab terdapat tiga kata-kata yang mempunyai  makna  sama yaitu الوقف-التحبيس-التسبيل   Semuanya berarti menahan (Muhammad al-Khatib, h, 26). Sedangkan secara terminologi wakaf yaitu:

حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف فى رقبة على مصرف مباح موجود

Artinya: “Penahanan (pencegahan)  harta yang mungkin dimanfaatkan tanpa lenyap ada “>bendanya, dengan cara tidak melakukan tindakan pada bendanya, disalurkan kepada yang yang mubah (yang tidak terlarang) dan ada” (Asy-Syarbini, h. 376)

Jadi pada dasarnya menurut hukum Islam yang terdapat dalam buku-buku klasik (para imam mazhab) dan Kompilasi Hukum Islam menyatkekal “>akan bahwa semua barang yang bermanfaat boleh diwakafkan, adapun sifat fisik barang bukanlah sesuatu yang prinsipil. Memang barang yang sifat fisiknya dapat bertahan lama, apalagi bisa “kekal” akan lebih baik agar pahalanya tetap “kekal” dan berlangsung secara terus menerus.

B. Landasan Syar’i

  1. Al Qur’an al Karim

Landasan hukum yang menganjurkan wakaf ialah firman Allah SWT. Surat Ali Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا البِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيْمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”. (Q.S., 3 :92)

Serta ayat yang menganjurkan untuk mensedekahkan harta yang paling dicintai (QS. Ali Imran (3): 92) dan (Q.S., 22: 77)

  1. 2. Al Hadits

Di dalam hadits ada banyak hadits tentang wakaf. Menurut Djatnika terdapat 6 (enam) hadit yang menjelaskan wakaf yang tidak berulang. Di antaranya  Sabda Rasulullah saw.

عن أبي هريرة رصي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

إِذَا مَاتَ ابْنُ أَدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّمِنْ ثَلاَثَةٍ صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ. أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ. أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُوْ لَهُ (رواه مسلم)

Artinya: Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah saw bersabda: Apabila manusia wafat terputuslah semua amal perbuatannya, kecuali dari tiga hal, yaitu dari sedekah jariyah (wakaf), atau ilmu yang dimanfaatkan, atau anak soleh yang mendoakannya” (HR. Muslim).

C. Tentang Wakaf Tunai

Akhir-akhir ini terdengar di Indonesia sebuah istilah baru yaitu Cash Waqf, ada yang menerjemahkan dengan wakaf tunai. Sebenarnya inti persoalan dalam Cash Waqf terletak pada obyek wakafnya, yaitu wakaf “>uang, oleh sebab itu terjemahan yang tepat adalah wakaf uang. Dalam usaha memberikan ruang gerak kegiatan perwakafan dalam era globalisasi maka Bank Indonesia memberikan definisi wakaf tunai sebagai penyerahan aset wakaf berupa uang tunai yang tidak dapat dipindahtangankan dan dibekukan untuk selain kepentingan umum yang tidak mengurangi atau menghilangkan jumlah pokoknya (Bank Indonesia, Biro Perbakan Syari’ah).

Wahbah Zuhaili juga menyebutkan bahwa mazhab Hanafi memperbolehkannya sebagai pengecualian karena sudah banyak dilakukan di masyarakat. Sesuai dengan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas’ud yang berbunyi:

ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن

“Apa yang dipandang oleh kum Muslimin itu baik, dipandang Allh SWT juga baik”

Menurut mazhab Hanafi bahwa uang yang diwakafkan dapat dijadikan modal usaha dengan sistem mudharabah atau sistem bagi hasil lainnya. Keuntungan dari bagi hasil itu diberikan untuk kepentingan umum (Wahbah Zuhaili, h. 7610).

Meski beberapa ulama tidak menyetujui wakaf tunai dengan uang, seperti Ali Abidin (Anwar Ibrahim, 2002), Didin Hafidhuddin berpendapat bahwa wakaf tersebut tetap terjaga dan terpelihara, misalnya disimpan di Lembaga Keuangan Syariah yang amanah dan profesional (Didin Hafiduddin, h. 125).

Banyak sasaran yang dapat dicapai dengan wakaf tunai, seperti dikemukakan A.A Mannan (2001) yang telah berhasil mengembangkan sertifikat wakaf tunai di Bangladesh.

Menjadikan perbankan sebagai fasilitator untuk dengan “>menciptakan wakaf tunai dan membantu dalam pengelolaan wakaf. Membantu mobilisasi tabungan masyarakat dengan menciptakan wakaf tunai dengan maksud untuk memperingati orang tua yang telah meninggal, anak-anak, dan bentuk jaminan sosial lainya serta mempererat hubungan kekeluargaan orang-orang kaya dengan orang miskin.

Meningkatkan investasi sosial dan mentransformasikan tabungan masyarakat menjadi modal. Memberikan manfaat kepada masyarakat luas, terutama golongan miskin, dengan menggunakan sumber-sumber yang diambilkan dari golongan kaya.

Menciptakan kesadaran di antara orang kaya tentang tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat. Membantu pengembangan Social Capital Market. Membantu usaha-usaha pembangunan bangsa secara umum, dan membuat hubungan yang unik antara jaminan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Wakaf tunai membuka peluang yang unik bagi penciptaan investasi di bidang ekonomi termasuk bidang keagamaan, pendidikan dan pelayanan sosial. Bank-bank syari’ah dapat menghimpum dana dari anggota masyarakat yang berpenghasilan tinggi yang akan memberikan wakaf tunainya dengan menerbitkan Sertifikat Wakaf Tunai (SWT). Selanjutnya pendapat dana yang diperoleh dari pengelolaan wakaf tunai tersebut dibelanjakan untuk berbagai tujuan yang berbeda di antaranya untuk pemeliharaan harta-harta wakaf itu sendiri serta pengeluaran-pengeluaran investasi ekonomi lainnya.

Penerbitan SWT akan membuka peluang penggalangan dana yang cukup besar karena:

  1. Lingkup sasaran pemberi wakaf tunai (pewakit) bisa menjadi sangat luas dibandingkan dengan wakaf biasa.
  2. SWT dapa dibuat dalam berbagai pecahan, yang disesuaikan dengan segmen muslim yang dituju, yang kira-kira memiliki kesadaran beramal tinggi. Misalkan Rp. 10.000, Rp. 25.000, Rp. 50.000, dan Rp. 100.000.

Muslim kelas menengah sebenarnya memiliki kesadaran yang cukup tinggi untuk beramal. Namun karena sarana beramal yang sesuai dengan penghasilan mereka yang sangat terbatas, maka akhirnya mereka hanya beramal pada sektor-sektor tradisional, seperti masjid, pembangunan mushollah

Menurut Abu As-Suud Muhammad, Imam Az-Zuhri  ( w. 124 H) berpendapat  boleh mewakafkan dinar dan dirham, caranya yaitu menjadikan dinar dan dirham tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf (Abu As-Suud Muhammad, h. 20-21). Mazhab Hanafi membolehkan wakaf tunai karena sudah banyak dilakukan  masyarakat untuk modal usaha (Wahbah Zuhaily, h. 7610).

Wakaf Tunai bermanfaat dari berbagai sisi, yaitu:

  1. Bagi Wakif: tidak lagi memerlukan jumlah uang yang besar untuk membelikan tanah atau bangunan guna diwakafkan
  2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Umer Chapra, 2001, h. 331)
  3. Meningkatkan pemerataan ekonomi
E. Model Pembiayaan Untuk Proyek Wakaf Tunai

Tujuan membiayai proyek wakaf harta “>harta “>wakaf “>adalah untuk mengop­timalkan fungsi pembiayaan “>harta wakaf sebagai prasarana untuk mening­katkan kualitas hidup dan kehidupan sumber daya insani. Menurut Mozer Kahf sebagaimana yang diungkapkan oleh Karnaen A. Pewawataatmaja, gagasan menyisihkan sebagian pendapatan wakaf untuk merekontruksikan harta wakaf atau untuk meningkatkan modal harta tetap wakaf tidak dibahas dalam kitab fikih klasik. Oleh karena itu, Kahf (March 2-3, 1998) membedakan pembiayaan proyek wakaf ke dalam model pembiayaan harta wakaf tunsi secara tradisional dan model pembiayaan baru harta wakaf produktif secara institusional.

1. Model-model pembiayaan proyek wakaf

Dalam model pembiayaan harta wakaf tradisional, buku fikih klasik mendiskusikan lima model pembiayaan rekontruksi harta wakaf, yaitu : Pinjaman, Hukr (kontrak sewa jangka panjang dengan pembayaran lump sum yang cukup besar di muka), Al-Ijaratain (sewa dengan dua pembayaran), menambah penambahan “>harta wakaf baru dan penukaran pengganti (substitusi) harta wakaf. Dari kelima model ini hanya penambahan harta wakaf baru yang menciptakan penambahan pada modal wakaf dan peningkatan kapasitas produksi. Sedang empat model yang lain banyak kepada membiayai operasional dan mengembalikan produktifitas semua harta wakaf yaitu:

a. Pembiayaan menciptakan “>harta “>adalah “>wakaf dengan menciptakan harta “>wakaf baru untuk melengkapi penambahan “>harta wakaf yang lama.Contoh pertama dari pembiayaan dengan menciptakan harta wakaf baru untuk melengkapi harta wakaf yang lama adalah wakaf air minum yang dilakukan oleh Usman bin Affan kepada Rasulullah saw. Dimotivasi oleh Rasulullah saw, Usman mampu membeli sumber air Ruma yang semula hanya diberikan sebagian, tetapi kemudian pemiliknya setuju menjual lagi sebagian yang lain. Contoh lainnya adalah perluasan masjid Nabawi di Madinah yang diperluas selama periode pemerintahan Khalifah Umar, Usman, Bani Umayyah dan Bani abbasiyah. Setiap perluasan memiliki penambahan harta wakaf yang lama. Contoh lain dari penambahan harta wakaf terlihat pada penyediaan fasilitas baru berupa air, listrik dan system pendingin atau pemanas.

b. Pinjaman untuk pembiayaan kebutuhan operasional harta wakaf

Pinjaman untuk untuk “>membiayai operasional dan biaya pemeliharaan pinjaman “>untuk mengembalikan fungsi semula wakaf sudah biasa dilakukan. Syarat yang biasanya harus dipenuhi sebelumnya untuk dapat melakukan tentang “>pinjaman adalah mendapat ijin dari Hakim Pengawas. Kita jumpai dalam buku fikih misalnya pembahsan tentang pinjaman untuk membeli benih dan pupuk serta upah pekerja yang diperlukan. Juga tentang pinjaman yang dilakukan untuk merekontruksikan atau membangun kembali harta wakaf yang telah rusak atau terbakar.

c. Penukaran pengganti (substitusi) harta wakaf

Model substitusi berarti suatu pertukaran harta harta “>wakaf yang satu penduduk “>dengan yang lain, paling substitusi “>tidak memberikan pelayanan atau pendapatan yang sama tanpa perubahan peruntukan yang ditetapkan pemberi harta wakaf (wakif). Oleh karena itu secara prinsip substitusi tidak menimbul­kan peningkatan harta wakaf dalam kondisi pasar normal. Konsekuensinya, substitusi bukanlah model pembiayaan. Namun karena karakter yang unik dari harta wakaf, dimana khususnya tidak dapat dijual maka kadang-kadang substitusi berakhir dengan peningkatan pelayanan yang disediakan. Contoh klasik dari hal ini adalah pertukaran bangunan sekolah di wilayah yang jarang penduduk dengan bangunan sekolah yang padat penduduk.

Lebih lanjut apabila untuk “>sebagian substitusi telah ditentukan sebagai suatu cara pembiayaan terutama bagi tanah di perkotaan yang harganya untuk sebagian harta wakaf saja telah mencukupi untuk mendirikan sebuah gedung di atas sebagian tanah yang lain, maka substitusi ini dapat meningkatkan pendapatan.

Model substitusi secara mudah dapat menyediakan dana likuid yang diperlukan untuk kegiatan operasional harta wakaf. Pada kasus tertentu, substitusi juga dapat meningkatkan pelayanan dari harta wakaf, khususnya apabila penggunaan harta wakaf yang baru terjadi karena adanya perubahan teknologi dan atau demografi.

d. Model pembiayaan Hukr (sewa berjangka panjang dengan lump sum pembayaran di muka yang besar)

Model pembiayaan ini diciptakan oleh fukoha (ahli fikih) hak “>untuk mensiasati larangan dapat “>menjual harta wakaf. Dari pada menjual harta wakaf, Nadzir (pengelola) dapat menjual hak untuk jangka waktu sewa dengan suatu nilai nominal secara periodic. Hak dijual untuk suatu jumlah lump sum yang besar dibayar di muka. Pembeli dari hak sewa berjangka panjang dapat membangun tanah wakaf dengan menggunakan sumbernya sendiri atas resiko sendiri sepan­jang ia membayar sewa secara periodik kepada pengelola. Istilah Hukr berarti monopoli secara eksklusif. Hak eksklusif ini mungkin untuk suatu periode yang lama yang biasanya melebihi ukuran hidup normal alami manusia atau mungkin juga bersifat tetap. Ini merupakan salah satu contoh dari hak keuangan yang dapat dipasarkan, misalnya: dijual lagi, diwariskan, dihadiahkan dan lain-lain.

Model pembiayaan Hukr bisa mungkin salah apabila harga eksklusif dipergunakan dipergunakan “>untuk biaya operasional karena Hukr mengurangi pendapatan wakaf di waktu yang akan datang. Namun demikian apabila harga lump sum eksklusif dipergunakan untuk membeli harta produktif baru sebagau suatu wakaf, maka liran pendapatan akan tetap seperti semula atau bahkan meningkat. Dengan kata lain, modelnya sendiri netral sedang aplikasinya dapat memberikan akibat negatif dari sudut pandang tujuan wakaf.

Jika model Hukr dipergunakan dipergunakan “>dalam kondisi pasar normal dan jika harga eksklusif dipergunakan sedemikian rupa sehingga mempertahankan semangat keabadian harta wakaf, maka model ini harus dianggap netral dan dapat dipergunakan untuk menjamin perolehan likuiditas yang diperlukan untuk membangun suatu harta wakaf. Karena itu kriteria untuk dapat diterimanya model ini tidak tergantung pada jumlah sewa periodiknya, berapapun kecilnya tetapi pada keadilan dalam praktek dan pemanfaatan akhir dari lum sum yang dihasilkan dengan menjual hak eksklusif.

e. Model pembiayaan Ijaratain (sewa dengan dua kali pembayaran)

Model ijaratain menghasilkan sewa jangka panjang yang terdiri dari dua bagian, yaitu : bagian pertama, berupa uang muka lump sum yang besar untuk merekontruksikan harta wakaf yang bersangkutan, dan bagian kedua, berupa sewa tahunan secara periodik selama masa sewa. Model ini hampir serupa dengan Hukr, bedanya pada ijaratain uang muka hanya boleh dipergunakan untuk merekontruksi harta wakaf yang bersangkutan. Pada ijaratain jelas bahwa harta wakaf dikontrakkan setelah direkontruksikan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam kontrak.

2. Model-model pembiayaan baru untuk proyek wakaf produktif secara institusional

Ada empat model pembiayaan yang membolehkan pengelola wakaf (produktif) memegang hak eksklusif terhadap pengelolaan, seperti Murabahah, Istisnaa, Ijarah dan Mudharabah. Sebagai tambahan ada juga yang disebut berbagi kepemilikan atau Syari’atul al-Milk, dimana ada beberapa kontraktor yang berbagi manajemen, atau menugaskan manajemen proyek pada pihak penyedia pembiayaan, disebut model berbagi hasil (output sharing) dan model Hukr atau sewa berjangka panjang.

1. Model pembiayaan Murabahah

Penerapan pembiayaan murabahah pada harta harta “>proyek mengharuskan Pengelola Harta Wakaf (Nadzir) mengambil fungsi sebagai pengusaha (enterprenueur) yang mengendalikan proses investasi yang membeli peralatan dan material yang diperlukan melalui surat kontrak Murabahah, sedangkan pembiayaannya datang dari satu bank Islami. Pengelola harta wakaf menjadi penghutang (debitor) kepada lembaga perbankan untuk harga peralatan dan material yang dibeli ditambah mark up pembiayaannya. Hutang ini akan dibayar dari pendapatan hasil pengembangan harta wakaf.

2. Model Istisnaa

Model Istisnaa memungkinkan pengelola harta wakaf untuk memesan pengembangan harta wakaf yang diperlukan kepada lembaga pembiayaan melalui suatu kontrak Istisnaa. Lembaga pembiayaan atau bank kemudian membuat kontrak dengan kontraktor untuk memenuhi pesanan pengelola harta wakaf atas nama lembaga pembiayaan itu. Menurut Resolusi Islamic Fiqh Akademi dari OKI, Istisnaa adalah sesuai dengan kontrak Syari’ah dimana pembayaran dapat dilakukan secara ditangguhkan atas dasar kesepakatan bersama.

Model pembiayaan Istisnaa juga menimbulkan hutang bagi pengelola harta wakaf dan dapat diselesaikan dari hasil pengembangan harta wakaf dan penyedia pembiayaan tidak mempunyai hak untuk turut campur dalam pengelolaan harta wakaf.

3. Model Ijarah

Model pembiayaan ini merupakan penerapan Ijarah dimana dimana “>pengelola harta wakaf tetap memegang kendali penuh atas manajemen proyek. Dalam pelaksanaannya, pengelola harta wakaf memberikan ijin yang berlaku tersebut “>untuk beberapa tahun saja kepada penyedia dana untuk mendirikan atau “>sebuah gedung di atas tanah wakaf. Kemudian pengelola harta wakaf menyewakan gedung tersebut untuk jangka waktu yang sama dimana pada periode tersebut dimiliki oleh penyedia dana (financer), dan digunakan untuk tujuan wakaf, apakah sebuah rumah sakit, atau sebuah sekolah, atau ruang sewa kantor, atau apartemen.

Pengelola harta wakaf menjalankan manajemen dan membayar sewa secara periodic kepada dikehendaki “>penyedia dana. Jumlah sewa telah ditetapkan sehingga menutup modal pokok dan keuntungan yang dikehendaki penyedia dana. Pada akhir periode yang diijinkan, penyedia dana akan memperoleh kembali modalnya dan keuntungan yang dikehendaki dan setelah itu penyedia dana tidak dapat memasuki lagi harta wakaf.

Jenis Ijarah ini jelas, yaitu kasus khusus Ijarah yang berakhir dengan penyewa memikili bangunan dengan kebaikan menjadi pemilik tanah yang dibangun. Ijin yang diberikan mungkin juga permanen atau sepanjang usia proyek, misalnya sepanjang usia ekonomi dari proyek, pengelola harta wakaf menggunakan sebagian pendapatan jika ini sebuah wakaf investasi untuk membayar sewa kepada penyedia sewa.

  1. Mudharaba oleh Pengelola Harta Wakaf dengan penyedia dana

Model Mudharabah dapat digunakan oleh pengelola pengelola “>harta tanah “>wakaf dengan asumsi peranannya sebagai pengusaha (mudharib) dan menerima dana likuid dari lembaga pembiayaan untuk mendirikan bangunan di tanah wakaf atau untuk mem-bor sebuah sumur minyak jika tanah wakaf itu nmenghasilkan minyak. Manajemen akan tetap berada d tangan pengelola harta wakaf secara eksklusif dan tingkat bagi hasil ditetapkan sedemikian rupa sehingga menutup biaya usaha untuk manajemen sebagaimana juga penggunaan tanahnya.

IDB telah mengembangkan model ini dalam bentuk penyertaan modal (musyarakah) yang semakin berkurang (declining participation) dari dana wakafnya. Contoh declining participation project IDB adalah pembangunan At-Ta’awoon Commercial Center Project di United Emirates Arab (UEA) sebesar US 18,34 juta dolar dan gedung bertingkat tinggi untuk komersial di atas tanah wakaf di Kuwait yaitu Awqaf Commercial Building senilai 12,35 juta dolar dengan system bagi hasil.

3. Model pembiayaan berbagai kepemilikan

Model pembiayaan kepemilikan dapat dipergunakan apabila memiliki “>dua pihak mereka “>dalam “>kemitraan “>secara individual dan bebas memiliki dua benda yang berkaitan satu sama lain, seperti, misalnya berbeda “>masing-masing memiliki separoh dari sebidang tanah pertanian tanpa mempunyai perjanjian kemitraan secara formal. Berbagi kepemilikan bukanlah oleh “>suatu model kemitraan karena di dalam kemitraan kedua pihak secara umum memiliki harta di dalam kemitraan sesuai dengan bagian mereka dalam modal pokok. Sedang pada berbagi kepemilikan kita berhadapan dengan kekayaan yang berbeda masing-masing dimiliki secara utuh dan individual oleh suatu pihak yang bebas, dan hubungan mereka ditentukan dalam fikih oleh apa yang disebut Syarikat Al-Milk yang sangat berbeda dengan Syarikat Al-Aqd yang diterapkan pada kemitraan.

Operasionalisasi formal dari berbagi kepemilikan adalah sbb :

Pengelola harta wakaf mengijinkan lembaga pembiayaan untuk mendirikan sebuah gedung (atau menggali sebuah sumur minyak dan memasang alat penyuling). Masing-masing pihak memiliki secara bebas dan terpisah kekayaan dan mereka setuju untuk membagi hasil yang diperoleh di atara mereka.

Fiqh dari Syarikat Al-Milk menyatakan bahwa masing-masing pihak bertanggung jawab untuk mengelola kekayaannya sendiri. Oleh karena itu di dalam model pembiayaan ini pengelola harta wakaf dan lembaga pembiayaan dapat bersepakat berbagi manajemen atau menugaskannya kepada pihak lain. Jelas di dalam menentukan rasio pembagian hasil (output), pihak yang mengelola diberikan tambahan prosentase sebagai kompensasi dari usahanya.

Pada model pembiayaan ini, kompensasi manajemen dapat dapat “>ditetapkan dalam jumlah uang tertentu atau suatu proporsi hasil (output), dan pemilik juga sepakat atas pembagian pendapatan kotor atau bersih di antara mereka secara proporsional dengan kepemilikan mereka. Lebih lanjut, karena lembaga pembiayaan kerap kali menghendaki keluar dari kepemilikannya pada saat tertentu di masa depan, para pihak dapat menyetujui penjualan kekeyaan penyedia dana pada wakaf dan menggunakan sebagian dari hasil bagian wakaf sebagai pembayaran untuk harganya.

4. Model bagi hasil (Output)

Model bagi hasil hasil “>adalah suatu kontrak dimana satu pihak tanah “>menyediakan harta tetap seperti tanah untuk yang lain dan berbagi hasil (output) kotor diantara keduanya atas dasar rasio yang disepakati. Model pembiayaan ini didasarkan atas Muzara’ah dimana pemilik tanah menyediakan tanah (dan mungkin juga mesin) kepada petani. Dalam bagi hasil, tanah dana manajemen tidak dapat disediakan oleh pihak yang sama.

Dalam model pembiayaan pembiayaan “>bagi hasil, wakaf wakaf “>lembaga “>pembiayaan “>menyediakan tanah dan harta tetap lainnya yang dimiliki wakaf, sedang lembaga pembiayaan menyediakan biaya operasional dan manajemen. Lembaga pembiayaan dapat juga menyediakan sebagian atau seluruh mesin sepanjang tanah disediakan oleh pihak non-manajeman sesuai dengan persyaratan Muzara’ah. Model ini dengan demikian cocok untuk lembaga pembiayaan yang menghendaki mengambil tanggung jawab manajemen, sedang pengelola harta wakaf mengambil posisi sebagai mitra tidur. Ini menjadi salah satu dari model dimana manajemen secara eksklusif akan berada di tangan lembaga pembiayaan.

IDB telah mengembangkan model ini dalam bentuk bagi hasil (profit sharing) dari dana wakafnya. Contoh profit sharing project IDB adalah pembangunan Waqf Commercial Complex di Somalia sebesar US 4,35 juta dolar, dan pembangunan Waqf of King Abdul Aziz Mosque di Jeddah, Saudi Arabia sebesar US 15,80 juta dolar.

5. Model sewa berjangka panjang dan Hukr

Model pembiayaan kelembagaan yang terakhir adalah salah satu dimana manajemen juga berada di tangan lembaga pembiayaan yang menyewa harta wakaf untuk periode jangka waktu panjang. Penyedia dana mengambil tanggung jawab kontruksi dan menejemen serta membayar sewa secara periodic kepada pengelola harta wakaf.

Dalam sub-model Hukr, suatu ketentuan ditambahkan dalam kontrak atas dasar mana lembaga pembiayaan memberikan suatu pembayaran lump sumtunai sebagai tambahan dari membayar sewa secara periodic. Namun demikian di bawah  kondisi pasar yang adil, nilai total sekarang (total present value) dari hasil (return) kepada wakaf dalam Hukr dan dalam sewa berjangka panjang harus kurang lebih sama.

F. Wakaf Tunai Sebagai Dana Masyarakat

Pengelolaan dana wakaf  harus mempunyai budaya professional, transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal budaya “>ini, maka lembaga apapun yang telah memiliki budaya tersebut, sesungguhnya merupakan lembaga yang paling siap di dalam mengemban pengelolaan wakaf tunai (Idris Toha, 2003, h. 228). Pentingnya budaya ini ditegakkan karena di satu sisi hak wakif atas asset (wakaf tunai) telah hilang, sehingga dengan adanya budaya pengelolaan yang professional, transparansi dan akuntabilitas, maka  beberapa hak konsumen (wakif) dapat dipenuhi, yaitu :

1)    Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

2)    Hak untuk didengar dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

3)    Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.

Untuk itulah, agar wakaf wakaf “>wakaf “>tunai dapat akan “>memberikan manfaat yang nyata wakaf “>kepada masyarakat seluas-luasnya, maka diperlukan system pengelolaan (manajemen) yang berstandar professional. Manajemen wakaf tunai melibatkan tiga (3) pihak utama, yaitu : (1) pemberi wakaf (wakif), (2) pengelola wakaf (Nadzir), sekaligus akan bertindak sebagai manajer investasi, dan (3) beneficiary (mauquf alaihi). Wakif akan memberikan wakaf kepada pengelola dan benefitnya akan didistribusikan kepada mauquf alaihi. Dalam melakukan pengelolaan wakaf ini diperlukan sebuah institusi yang memenuhi criteria sebagai berikut :

  1. Kemampuan akses kepada calon wakif
  2. Kemampuan melakukan investasi dana wakaf
  3. Kemampuan melakukan administrasi rekening beneficiary
  4. Kemampuan melakukan distribusi hasil investasi dana wakaf
  5. Mempunyai kredibilitas di mata masyarakat, dan harus dikontrol oleh hukum/regulasi yang ketat.

Sebenarnya Lembaga Investasi yang bergerak di bidang pasar modal dapat menjalankan fungsi Nadzir. Namun di lihat dari kenyataan yang ada bahwa pasar modal cenderung volatile, maka yang lebih tepat adalah bank  (khususnya bank Syari’ah)

1. Investasi Dana Wakaf

Investasi wakaf tunai dapat dilakukan dengan berbagai jenis investasi, yaitu :

1. Investasi Jangka Pendek : yaitu dalam bentuk mikro kredit. Bank-bank telah mempunyai pengalaman dalam bentuk kerjasama dengan pemerintah untuk menyalurkan kredit mikro, seperti skim KPKM (Kredit Pengusaha Kecil dan Mikro) dari Bank Indonesia (BI).

2. Investasi Jangka Menegah : yaitu industri / usaha kecil. Dalam hal ini Bank di Indonesia telah terbiasa dengan adanya beberapa skim kredit program KKPA, KKOP dan KUK (sesuai ketentuan BI).

3. Investasi Jangka Panjang : yaitu untuk industri manufaktur, industri besar lainnya. Bank mempunyai pengalaman dalam untuk “>melakukan investasi jangka panjang seperti investasi pabrik dan perkebunan. Bank pun mempunyai kemampuan untuk melakukan sindikasi dengan bank lain untuk melakukan investasi besar.

Selain penentuan tipe investasi dilihat dari jangka waktu investasi, dana wakaf harus diinvestasikan dengan pertimbangan keamanan investasi dan tingkat profitabilitas usaha. Hal ini dapat dilakukan dengan kerjasama dalam melakukan :

  1. Analisis sektor investasi yang belum jenuh, melakukan “spreading risk” dan “risk manajemen” terhadap investasi yang akan dilakukan;
  2. “Market survey” untuk memastikan jaminan pasar dari output/produk investasi;
  3. Analisa kelayakan investasi;
  4. Pihak yang akan bekerjasama untuk mengelola investasi tersebut;
  5. Monitoring terhadap proses realisasi investasi, dan
  6. Monitoring terhadap tingkat profitabilitas investasi tersebut.

Kemampuan tersebut dimiliki oleh bank, karena memang sifat bisnis bank adalah menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan, baik pembiayaan investasi maupun modal kerja.

2. Kemampuan melakukan adminstrasi rekening beneficiary

Pihak yang menerima benefit atas investasi wakaf ditentukan oleh wakif. Nadzir sebagai pihak yang diberikan amanah oleh wakif untuk mengelola dana wakaf sekaligus memberikan benefitnya kepada beneficiary, harus melakukan administrasi yang cukup memadai, yang menjamin bahwa setiap beneficiary mendapatkan benefit atas dana wakaf tersebut. Administrasi ini membutuhkan teknologi dan kemampuan SDM yang handal. Kemampuan SDM dan kecukupan teknologi tersebut dimiliki oleh bank, yang memang “nature” bisnisnya adalah mengelola rekening-rekening nasabah. Teknologi bank juga cukup memadai untuk menampung banyak data base beneficiary ayang akan mendapatkan benefit.

3. Kemampuan melakukan distribusi hasil investasi dana wakaf

Benefit hasil investasi dana wakaf wakaf “>harus didistribusikan kepada beneficiary. Pendistribusian ini mengacu kepada persyaratan yang diberikan oleh wakif terhadap pihak yang berhak menerima benefit. Pihak pengelola dana wakaf harus memastikan berapa besar benefit yang diterima. Hal ini menuntut kemampuan administrasi dan teknologi, dan bank mempunyai kemampuan tersebut.

Bank Syari’ah juga sudah mempunyai system profit distribution, baik dengan konsep “pool of fund” maupun “special invesment” (mudharabah muqayyadah) yang tidak dimiliki oleh bank konvensional. Dimana system ini akan mem-back up pengelolaan dana wakaf wakaf “>tunai dengan dengan “>menggunakan system “voluntary pool of fund”. Benefit atas dana wakaf jika diijinkan oleh wakif dapat digunakan sebagai dana bergulir untuk pemberdayaan ekonomi lemah. Hal ini sudah pernah oleh Bank Muamalat Indonesia bekerjasama dengan Depkop & PKM dan bentuk program P2KER (Proyek Pengembangan Kemandirian Ekonomi Rakyat) dengan binaan berupa Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) dan Koperasi Pondok Pesantren (KOPONTREN) di berbagai propinsi. Pengusaha kecil yang dibina bank suatu saat akan bankable sehingga mampu mendapatkan akses permodalan dari bank.

4. Mempunyai kredibilitas di mata masyarakat, dan harus dikontrol oleh hukum/regulasi yang ketat.

Nadzir haruslah mempunyai kredilitas di masyarakat karena ia harus mampu menjalankan amanah melakukan investasi dan mendistribusikan benefit atas investasi dana wakaf. Lembaga investasi yang saat ini secara luas dikenal masyarakat dan merupakan lembaga kepercayaan adalah bank. Dalam hal regulasi jelas, bahwa bank merupakan lembaga yang “high regulated” yang diatur secara ketat oleh otoritas moneter (BI), dimana otoritas moneter juga menjamin deposit masyarakat di bank, termasuk deposit wakaf. Kelebihan bank Syari’ah dibanding dengan bank konvensional adalah bahwa bank Syari’ah merupakan lembaga yang “Syari’ah high regulated”, dimana Dewan Syari’ah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) senantiasa memantau, apakah opersional dan produk bank Syari’ah sudah sesuai dengan ketentuan Syariah atau tidak.

Dalam hal “benefit spen­ding/distribution” atas investasi dana wakaf bank Syari’ah dapat melakukan aliansi dengan lembaga-lembaga sosial atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam rangka melakukan sinergi perberdayaan lembaga-lembaga umat. Jaringan LAZ yang sudah terbangun dapat dioptimalisasikan, dan di sisi lain diharapkan dapat meningkatkan efesiensi biaya bank dalam hal “product delivery channel”. Berdasarkan hasil penelitian McKinsey & Company, tahun 2000, efesiensi biaya bank Syari’ah dalam hal “product delivery channel” sedang dibutuhkan oleh bank Syari’ah di Indonesia pada khusunya dan Asia Tenggara pada umumnya.

Kedudukan bank sebagai pengelola dana wakaf (Nadzir) merupakan manifestasi dari fungsi keharusan bank Syari’ah yang mengelola 3 sektor pelanggan/ekonomi, yaitu corporate, non-formal dan voluntary sector. Hal ini berbeda dengan bank konvensional yang mengelola sektor pelanggan/ekonomi, yaitu corporate, non-formal dan private sector. Pengelolaan 3 sektor pelanggan/ekonomi tersebut, khususnya pada “voluntary sector”, akan memperluas stake holder yang akan menerima benefit atas usaha perbankan. Stake holder baru yang akan mendapat benefit yaitu para beneficiary dana wakaf.

III. KESIMPULAN dan PENUTUP

Dari uraian di atas wakaf tunai merupakan bentuk social capital market yang dapat diakses oleh masyarakat yang membutuhkan menjadikannya sebagai modal usaha, serta sebagai salah satu sumber modal bagi perusahan investasi untuk mengelola dana tersebut sehingga menghasilakan keuntungan yang dapat digunakan untuk kesahteraan masyarakat sebagai pemilik modal tersebut, dan tentunya tata cara penggunannya harus diatur sedemikian rupa agar terjaminnya dana wakaf, pemanfaatan dan distribusi keuntungannya.

Wakaf tunai membuka peluang yang unik untuk menciptakan investasi guna memberikan pelayanan ekonomi, permodalan, keagamaan, pendidikan dan layanan sosial lainnya. Wakaf tunai ini penting sekali untuk dikembangkan di Indonesia sebagai bentuk social capital market pada saat perekonomian Indonesia yang kian tidak menentu. Walaupun berbagai prangkat untuk mengembangkan wakaf produktif sudah disiapkan namun berhasil tidaknya pengembangan wakaf tersebut juga sangat tergatung politicall will pemerintah dan komitmen dari seluruh umat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Abu As-Suud Muhammad, Risalatu fi Zawaji waqfi an-Nuqud, Beirut: Ibn Hazm, tt

al Zuhaili, Wahbah,  Al-Fiqhu alIslami wa adillatuhu, Damaskus: Dar al-Fikr, al-Muasyhir, juz X

Al-Bakri, ‘Ianatu Athalibin, Kairo: Isa arabi, tt

al-Khatib, Muhammad, al-Iqna, Berut: Dar al-Ma’rifah, t.t.

Asy-Syarbiny, Mughni AI-Muhtaj, Kairo : Musthafa Al-Halaby

al-Qazwiny, Al- Kazimy, al-Syi’ah fi Aqaidihim wa Ahkamihim, Beirut; Dar al-Zahra, 1379H/ 1977M

al-Ansari, Abi Yahya Zakariya, Fath al-Wahhab, Juz 1, Beirut: Dar al-Fikr, tt.

al-Dimyati, Sayyid Bakri, I anah al-Talibin, juz 3, Beirut: Dar al-Fikr, tt

Anwar Ibrahim, Wakaf Dalam Syariat Islam, Makalah disampaikan dalam Workshop Nasional Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif di Batam tanggal 7 Januari 2002.

Chapra, Umer, The Future of Economics, an  islamic perspective, Jakarta: SEBI, 2001

Daud Ali, Mohammad, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, Jakarta: UI-Press, 1988

DEPAG, Fiqih Wakaf, Jakarta: Dirjen Bimbaga, 2003

DEPAG, Pedoman Pengelolaan dan Pemberdayaan, Jakarta: Dirjen Bimbaga Islam, 2003

DEPAG, Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia, Jakarta: Dirjen Bimbaga, 2003

Ibrahim, M. Anwar, Wakaf alam dalam Syariah Islam, Batam: makalah Workshop International “Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif, 7-8 Januari 2002

Muhammad, Abu As-Suud, Risalatu fi Zawaji waqfi an-Nuqud, Beirut: Ibn Hazm, tt

Sabiq, Sayyid, Fiqh al-Sunnah, Juz 3. Beirut: Dar al-Fikr, tt.

ِRawas Qal’ah Jay, Muhammad, Mausu’ah Fiqh ‘Umar ibn al-Khattab, Beirut: Dar al-Nafais, 1409 H/1989 M

Taqiyuddin Abi Bakr, Kifayah al-Akhyar, Juz 1, Mesir: Dar al-Kitab al-Araby, tt

M.A. Manan, Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam, alih bahasa : Tjasmijanto dkk, Jakarta : PKTTI-UI, 2001

Едронова. В. Н, Новожилова. Рынок Ценных Бумаг, Москва: Магистр, 2007

Райзберга. Б. А. Курс Экономики, Москва: Инфра, 2006

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: