OBLIGASI SYARIAH


Salah satu instrumen pembiayaan syariah yang diperkirakan akan berkembang pesat adalah obligasi syariah yaitu surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara pemberi dana (dalam hal ini pemodal) dengan yang diberi dana (emiten), obligasi syariah tersebut telah lama menjadi salah satu instrument pembiayaan pemerintah, tidak hanya di negara-negara muslim namun juga di negara-negara non-muslim.

Kita patut bersyukur dengan dikeluarkannya UU Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada 9 April 2008 yang lalu, sehingga dapat menumbuhkan optimisme baru bagi industri perbankan dan keuangan syariah nasional. UU SBSN membuka jalan bagi terbitnya obligasi syariah pemerintah dan swasta, instrument keuangan yang sangat dibutuhkan industri untuk pengelolaan likuiditas dan portofolio. Pemerintah merencanakan penerbitan obligasi syariah negara pada Agustus 2008 untuk obligasi syariah negara domestik dan pada Oktober 2008 untuk sukuk internasional

Instrumen obligasi syariah berbentuk selembar kertas yang menyatakan bahwa pemilik kertas tersebut telah mengikut sertakan modalnya kepada lembaga atau perusahaan yang menerbitkan obligasi sebagai bentuk penyertaan dana. Penerbit membayar bagi hasil atas obligasi tersebut pada tanggal-tanggal yang telah ditentukan secara periodik, dan pada akhirnya memberikan nilai modal tersebut pada saat jatuh tempo dengan mengembalikan jumlah pokok dana yang disertakan sebagai modal perusahaan ditambah bagi hasil dari pengguna dana.

Kontrak Perjanjian

Kontrak perjanjian  (indenture) yang mengikat antara penerbit (issuer) dengan pihak pemberi pinjaman sebagai investor yang diwakili oleh wali amanat, minimal harus berisi 3 (tiga) hal yaitu:

1. Besarnya tingkat bagi hasil serta periode pembayarannya.

Sebagai imbalan atas kesediaannya menyertakan modal pada obligasi, kreditor atau pemodal pada umumnya akan memperoleh imbalan berupa tingkat bagi hasil yang besarnya ditetapkan di muka dalam bentuk persentase dan tercantum dalam sertifikat obligasi. Ketika penerbitan obligasi masih bersifat manual, investor akan menerima sebuah sertifikat yang disertai dengan sejumlah nota bagi hasil sebagai bentuk penghasilan yang didapat dari bagi hasil obligasi yang didasarkan atas nilai nominal dan bisa diuangkan di bank yang telah ditunjuk oleh emiten pada waktu yang telah ditentukan. Pembayaran nota bagi hasil dapat dilakukan setiap tahun (annual) atau setiap semester (semi-annual), atau setiap tri wulan tergantung perjanjian.

Penentuan tingkat bagi hasil (profit sharing rate) obligasi sementara ini didasarkan pada tingkat bagi hasil bank syariah komersial yang berlaku. Setelah obligasi memasuki jatuh tempo (maturity date), pemilik obligasi akan menerima pokok penyertaan modal dan satu kali pembayaran bagi hasil. Besarnya pengembalian modal yang disertakan pada obligasi oleh penerbit pada saat jatuh tempo akan ekuivalen dengan harganya (total pembayaran yang dikeluarkan oleh investor).

Selain imbalan berupa bagi hasil atau diskonto, pemodal bisa mendapatkan keuntungan lain dengan menjualnya kepada investor lain, jadi tidak harus memegang obligasi sampai jatuh tempo. Kalau obligasi tersebut dijual beserta nota bagi hasilnya, maka yang akan menikmati nota bagi hasil adalah pemegangnya.

Perbedaan tingkat bagi hasil obligasi adalah variabel yang sangat menarik minat investor untuk membeli obligasi tersebut tapi perlu pula diwaspadai jika perusahaan memberikan bagi hasil di atas rata-rata bisa jadi hanya untuk menarik investor agar membeli obligasi tersebut padahal kinerja perusahaannya tidak terlalu bagus. Jadi perlu dianalisa kinerja dari perusahaan secara menyeluruh supaya mengetahui kondisi dan prospek dari perusahaan di masa mendatang.

2. Jangka waktu jatuh tempo (maturity date).

Jangka waktu jatuh tempo (term of maturity) dari suatu obligasi adalah jumlah tahun yang telah dijanjikan oleh emiten untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya. Jatuh tempo (maturity) dari obligasi mengacu kepada tanggal berakhirnya eksistensi penyertaan modal tersebut dan hari di mana emiten akan mengembalikan jumlah penyertaan. Waktu antara tanggal penerbitan dan tanggal penebusan disebut tenor (jangka waktu) obligasi dan dinyatakan dalam tahun.

Jangka waktu jatuh tempo sangat penting dicantumkan dalam kontrak karena pada saat itulah emiten mengembalikan nilai nominal atau pokok penyertaan modal pada obligasi tersebut kecuali emiten melakukan pengembalian penyertaan modal obligasi (redemption) sebelum jatuh tempo.

3. Besarnya  nominal.

Penerbit umumnya menawarkan penyertaan modal pada obligasi persis seperti yang tertera dalam sertifikat obligasi. Dalam bahasa teknis, obligasi dapat ditawarkan pada harga pari (par value). Tetapi ada kalanya penerbit menawarkan obligasinya di bawah nilai parinya dan ini dikatakan dijual dengan harga diskon. Nilai pari  (par value) obligasi sering disebut juga nilai pokok obligasi  (principal value) obligasi, nilai nominal (face value), nilai penebusan (redemption value), atau nilai maturitas (maturity value) yaitu jumlah yang setuju dibayarkan kembali oleh emiten kepada pemegang obligasi pada tanggal jatuh tempo.

Pencantuman besarnya nominal obligasi dalam perjanjian sangat penting sekali karena ini memberikan kejelasan berapa jumlah atau nilai yang harus dibayar oleh emiten pada saat jatuh tempo walaupun di pasar harga naik atau turun secara signifikan atau ditawarkan pada harga premium, discount atau par value pada saat penerbitan.

Prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam obligasi syariah ini adalah:

  1. Obligasi syariah bukan surat hutang
  2. Jenis usaha yang dilakukan oleh emiten (issuer) tidak boleh bertentangan dengan syariah sehingga pendapatan yang diperoleh pun halal.

Dalam hal ini Fatwa No. 20 DSN-MUI/IV/2001 yang menjelaskan tentang kegiatan usaha yang bertentangan syariah yaitu:

  1. Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.
  2. Usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional.
  3. Usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman haram.
  4. Usaha yang memproduksi, mendistribusi, dan atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.
  5. Pendapatan (hasil) yang diperoleh oleh pemegang obligasi syariah berasal dari emiten sendiri bukan dari affiliasi atau perusahan lain dengan kata lain keuntungan yang akan dibagikan di ambil dari hasil usaha emiten sendiri.

Dalam pelaksanaannya untuk menyesuaikan dengan syariah maka obligasi dilaksanakan dengan menerapkan akad-akad fikih mu’amalah. Ada beberapa akad yang dapat dipergunakan dalam penerbitan obligasi syariah ini, antara lain: Mudhorobah (Muqaradah), Musyarakah, Murabahah, Salam, istisna’ dan ijarah. Sesuai dengan perkembangan zaman akan banyak lagi akad-akad fiqih yang dapat diterapkan.

Makalah ini di tulis Oleh Muhammad Fadlillah F merupakan kandidat Doktor  Keuangan dan Kredit pada Fakultas Ekonomi dan Hukum, Universitas Negeri Tula, Federasi Rusia.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: